Opini Pendidikan

Mahasiswa Dalam Arus Perubahan Bangsa

Bagikan Artikel Ini:

Lebootenews.com -OPINI- Beberapa hari yang lalu kita dihebohkan dengan demonstrasi penolakan UU Omnibus Law cipta kerja. Aksi yang melibatkan banyak kalangan, dari akademisi, buruh, K-Popers, dan mahasiswa. Bukannya menuai hasil pro rakyat, malah sikap pemerintah terkesan cuek. Buktinya, di tengah gelombang penolakan justru pemerintah tetap ngotot mengesahkan UU Omnibus Law Cipta Kerja. Sangat disayangkan aksi mahasiswa ditanggapi miring oleh pihak pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Menteri koordinator bidang perekonomian RI, Airlangga Hartarto. Pihak tersebut menuduh demo mahasiswa ini ada yang sponsori sampai pada pelarangan demo.

Begitukah respon yang seharusnya diberikan oleh penguasa? Jeritan rakyat hanya dianggap angin lalu. Bagi pemuja demokrasi, kurang greget rasanya jika sebatas menuduh yang bukan-bukan. Maka diterbitkanlah surat larangan demonstrasi bahkan para dosen diminta untuk tidak memprovokasi mahasiswanya menolak UU tersebut dan turun ke jalan.

Surat yang dimaksud tercantum pada No.1035/E/KM/2020. Belum lagi mahasiswa dan pelajar yang berdemo untuk menyampaikan aspirasi rakyat ini rupanya diancam akan di DO bahkan tidak akan dapat kerja setelah lulus nanti. Hal ini disampaikan oleh pejabat sementara Walikota Depok, Dedi Supandi. Ditambah lagi, mereka yang sedang ditahan oleh kepolisian ini tidak akan mendapatkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang merupakan syarat penting bagi perusahaan resmi dalam menerima seseorang yang melamar pekerjaan.

Aksi mahasiswa yang tujuannya untuk menyampaikan aspirasi rakyat, eh malah direspon negatif. Dituduh ada yang sponsori lah, diancam DO lah, nilai akademis juga terancam, bahkan kehilangan kesempatan kerja.

Bukankah ini sama dengan menghilangkan independensi mahasiswa dalam menyuarakan perubahan sebuah bangsa. Jika dibiarkan hal ini terus terjadi, maka tidak menutup kemungkinan Negara ini berubah menjadi otoriter yang anti kritik. Sementara demokrasi tengah melakukan pengkhianatan amat keji. Sebab, teorinya berbeda dengan penerapannya. Hak kebebasan rakyat menjadi tidak ada. Melainkan semua itu milik kelompok elit politik ataupun borjuis.

Saat-saat terbaik rakyat dianggap ada pas pilkada saja. Semua ini adalah mekanisme kerja sistem kapitalisme. Sadar atau tidak setiap kebijakan yg ada termasuk Omnibus Law ini dan seabrek UU lainnya yg juga memaksa rakyat turun berdemo adalah bagian dari cengkeraman kapitalisme.

Intelektual muda yakni mahasiswa dikerdilkan potensinya untuk perubahan bangsa dan kembali hanya memikirkan kemaslahatan pribadinya semata. Disisi lain, gerakan perubahannya dimandulkan sekadar memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan, tidak sampai menghantarkan pada perubahan yang mendasar. Padahal potensi pemuda sangat besar. Potensi akalnya yang kuat, sisi kreatif, inovatif, dan semangatnya yang membara, serta idealismenya yang murni.

Semua potensi ini jika dimaksimalkan dengan baik serta diarahkan oleh aqidah Islam dengan benar, tentulah akan sampai pada perubahan yang mengakar. Sesuai dengan apa yang dikatakan Imam Syafi’i, “Syubanu al-yaum rijalu al-ghaddi” bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Demikian potensi pemuda yang digambarkan oleh imam besar umat. Itu berarti sebagai calon pemimpin masa depan mahasiswa harus peka dengan lingkungan sekitarnya.

Mahasiswa jangan menjadi intelektual yang ada di menara gading, tetapi dia hadir ikut menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat. Dengan potensi yang dimilikinya, ia akan menjadi kekuatan strategis untuk menyuarakan keberpihakan kepada kelompok yang lemah (mustadh’afin). Begitu kata Ruchman Basori, Kemenag RI. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa rata-rata perubahan besar dunia termasuk di Indonesia itu dilakukan oleh pemuda yakni mahasiswa. Seperti perubahan dari orde lama ke orde baru begitupun ke reformasi. Motor penggeraknya adalah pemuda. Maka tak heran gelarnya sebagai agent of change disematkan pada pemuda.

Sebagaimana Islam juga memberikan perhatian yang sangat besar bagi generasi mudanya. Perhatian itu diwujudkan dalam bentuk edukasi baik dalam membentuk pola pikirnya (aqliyah) maupun pola sikapnya (nafsiyah) yang berlandaskan Islam. Sehingga dalam menjalankan aktivitasnya secara individu, bermasyarakat, maupun bernegara akan berbuat sesuai perintah Allah. Termasuk ketika pemuda bergerak mengkritisi pemerintah, maka itu terdorong karena keimanan dan bentuk kepedulian mereka kepada Negaranya, yakni karena kewajiban melakukan aktivitas amar makruf nahi mungkar.

Adapun pihak yang bertanggungjawab membangun kualitas generasi muda adalah yang pertama keluarga. Peran Ibu dan Ayah lah yang menanamkan keimanan sejak kecil agar ketika besar nanti sudah paham bahwa semua perbuatannya terikat dengan aturan Allah SWT.

Kedua adalah peran masyarakat. Lingkungan yang Islami adalah eksperimen nyata yang akan disaksikan langsung oleh generasi muda saat masyarakat ini melakukan amar makruf nahi mungkar di tengah-tengah mereka.

Ketiga adalah peran negara yang akan bertanggungjawab mewujudkan lingkungan yang baik untuk generasi muda. Pada level Negara jugalah yang menerapkan sistem pendidikan terbaik yang memiliki tujuan pendidikan melahirkan generasi muda yang bersyakhsiyah (kepribadian) Islam. pendidikan yang diberikan yaitu yang menguasai ilmu Islam (tsaqofah Islamiyyah) juga ilmu-ilmu kehidupan yang dibutuhkan yaitu sains dan teknologi.

Sehingga output generasi yang dihasilkan itu menjadi generasi yang unggul yakni: pertama, faqih fiddin (menguasai ilmu agama) sampai menjadi pejuang agamanya. Kedua, menguasai saintek sehingga bisa berkarya untuk kemudahan umat sehari-hari. Ketiga, berjiwa pemimpin tidak bermental dijajah, juga berani menolak kedzaliman.

Tak lupa bahwa Negara mengawasi materi yang diajarkan kepada generasi muda agar tetap sesuai dengan kurikulum pendidikan Islam. Negara Islam juga akan mengeluarkan kebijakan berupa UU syariah (qonun syar’i) maupun UU administrasi (qonun Idari) yang terkait dengan pendidikan. Sehingga sistem pendidikan dalam Negara bisa dijalankan sesuai tuntutan syariat. Terakhir adalah Negara Islam ini atau Khilafah adalah bukan Negara Ketuhanan tapi Negara manusia. Bukan juga malaikat yang akan menjadi pemimpin tapi manusia biasa yang tidak terbebas dari kesalahan.

Karena itu, pemerintah akan membuka ruang kepada publik untuk muhasabah (koreksi). Dalam Negara Khilafah, telah ada lembaga bernama majelis umat yang akan melakukan fungsi muhasabah serta ada mahkamah mazhalim yang berfungsi menghilangkan kedzaliman oknum penguasa mulai dari pemimpin Negara bernama Khalifah sampai pejabat terendah.

Demikian suasana amar makruf yang akan terbentuk. Sehingga masyarakat termasuk pemuda dan mahasiswa bisa melakukan kritik kepada penguasa ketika kebijakannya ada yang dzalim. Tentunya para penguasanya bukanlah orang yang antikritik. Tapi siap menerima kritikan dan masukan, lagi-lagi karena sistem yang mensuasanakan dan didorong oleh keimanan sehingga bergerak pun karena Allah SWT. bukan yang lain.

Demikian, penulis mengingatkan mahasiswa agar terus bergerak membela kebenaran jangan melempem. Lejitkan potensi pemuda untuk menuju perubahan besar Islam setelah kurang lebih 1.300 tahun lamanya Khilafah menunjukkan peradabannya yang gemilang.

Penulis: Nur Rafa
(Aktivis Dakwah)

Bagikan Artikel Ini:
IRP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *