Opini

Korupsi Menggurita, Islam Solusi Nyata

Bagikan Artikel Ini:

Oleh: Melisa (Alumnus UIN Alauddin Makassar)

Lebootenews.com-OPINI- Harapan menghilangnya kasus-kasus korupsi di Indonesia nampaknya sangat nihil, terlihat bagaimana kasus yang sebelumnya belum usai namun muncul kembali kasus serupa. Sederet kejadian ini membuat masyarakat geleng-geleng kepala kerena makin maraknya dalam berbagai modus dan bentuk. Uang hasil korupsi pun jumlahnya selalu bernilai fantastis. Sementara disaat yang sama kondisi masyarakat sedang tidak menguntungkan dalam aspek perekonomian.

Kasus korupsi di Indonesia memang tak pernah berhenti. Ditambah berita yang baru-baru ini diturunkan tempo.co mengenai skandal suap pejabat pajak yang tengah menjadi sorotan. Komisi pemberantasan korupsi atau KPK bersama Kementrian Keuangan sedang menyelidiki kasus dugaan suap di Direktorat Jendral Pajak.

Menurut sumber yang mengetahui proses penyidikan kasus ini, ada sejumlah perusahaan yang ditengarai terseret kasus itu. Mereka diduga memberikan sejumlah uang untuk pejabat pajak. Salah satunya adalah perusahaan tambang batu bara. Perusahaan ini diketahui salah satunya beroperasi di area Pulau Kalimantan bagian selatan.

Tunjangan yang mencapai Rp152 juta untuk pejabat pajak, rupanya tak mempan membuat mereka untuk setop berpraktik korupsi. Dan ini hanyalah satu dari sejumlah perusahaan yang terlibat dalam skandal suap terbaru yang diumumkan KPK. Sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan diduga telah menerima duit haram ini untuk mengurusi rekayasa tersebut.

Wakil ketua KPK Alexander Marwata mengatakan suap pajak ini salah satunya memang berkaitan mengurangi nilai pajak yang harus dibayarkan. “Menyangkut perpajakan itu ada kepentingan PT dengan pejabat pajak, kalau mau pajaknya rendah ada upahnya, tentu semuanya itu melanggar ketentuan peraturan di bidang perpajakan,” Kata Alex, 2 Maret 2021.

Kasus korupsi sebenarnya bukanlah perkara yang begitu mengejutkan bagi publik, sebab telah menjadi tontonan yang terus di play back oleh para pejabat. Semisal kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya yang diperkirakan negara mengalami kerugian lebih dari Rp13,7 triliun, kasus PT Asabri Rp10 triliun, kasus Pelindo II Rp6 triliun, kasus E-KTP yang menyeret mantan ketua DPR Setya Novanto senilai Rp2,3 triliun, kasus korupsi bansos Corona dan masih banyak lagi kasus-kasus lainnya.

Tentu ini melahirkan tanda tanya bagi banyak orang, mengapa korupsi begitu subur seolah memang tidak memilki jalan untuk dihilangkan. Setidaknya ada beberapa penyebab yang mewadahi kejahatan ini sampai lost control.

Pertama, vonis yang terlalu ringan. ICW (Indonesia Corruption Watch) mencatat sepanjang tahun 2015 rata-rata masa tuntutan tahanan yang ditujukan kepada para koruptor hanya 3 tahun 6 bulan penjara.

Kedua, masih bisa menerima gaji pensiunan. Hal yang cukup menjengkelkan bukan, sebab mereka masih tetap menerima gaji pensiunan meskipun telah berstatus pidana. Padahal mereka telah menyalahi dan melanggar tugas mereka sebagai pejabat Negara.

Ketiga, tidak adanya lembaga anti korupsi yang hebat. Di Indonesia terdapat lembaga yang ditugaskan untuk menangani tindak pidana korupsi. Dan mungkin semua setuju bahwa kinerja dan prestasi komisi ini cukup luar biasa. Banyak kasus korupsi yang sudah di bongkar. Tetapi apa sudah merasa yakin bahwa komisi tersebut sudah hebat? Tampaknya belum. Mengapa? karena ICW mencatat bahwa kerugian Negara sebesar Rp39,2 triliun dari praktik korupsi sepanjang semester I tahun 2020.

Miris sekali. Seperti inilah buah dari penerapan sistem demokrasi. Yang berpangkal pada paham kebebasan dan pemisahan politik dari agama (sekuler-liberal). Berbeda dengan sistem Islam. Islam akan menutup pintu bagi asas sekuler-liberal dan diganti dengan asas akidah Islam. Keyakinan pada Allah swt. yang mewujudkan ketaatan pada syari’at-Nya, termasuk syariat yang mengatur pemerintahan.

Korupsi dalam Islam adalah mutlak ke haramannya. Karena itu harus ditinggalkan, jika tidak pelakunya akan mendapat sanksi yang menjerakan. Mohammad Hashim Kamali dalam Islam Prohibits All Forms of Corruption menulis, Khalifah Bani Abbasiyah Jafar al-Mansur mendirikan Diwan al-Musadirin yang bertugas menangani persoalan korupsi dan suap. Pada masa Bani Utsmaniyah, juga dibentuk pengadilan khusus penanganan penyimpangan wewenang oleh pejabat Negara. Koruptor dipaksa untuk mengembalikan harta yang diterima secara ilegal. Penerima, pemberi dan mediator suap/korupsi diganjar hukuman pencopotan dari jabatan atau penjara. Pengasingan juga dilakukan sebagai bentuk hukuman lainnya.

Demikianlah Khilafah mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Sistem pemerintahan inilah yang butuh kita wujudkan segera, menggantikan demokrasi yang sebentar lagi menuju ajal. Wallahu a’lam bishshawab.

Bagikan Artikel Ini:
IRP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *