Kriminal Opini

Maraknya Prostitusi Online, Buah Sistem Kapitalisme

Bagikan Artikel Ini:

Oleh: Melisa
(Alumni UIN Alauddin Makassar)

Lebootenews.com -OPINI- Praktik prostitusi telah terjadi sejak lama, setua peradaban manusia. Namun, publik kembali dibuat tercengang saat beberapa waktu lalu media arus utama melaporkan penggerebekan prostitusi online di Hotel Alona, Kreo Selatan, Larangan, Tangerang Banten. Nurdin (bukan nama sebenarnya) yang bekerja sebagai tukang kebun di hotel tersebut mengaku sudah lama menyimpan amarah dan kegelisahan. Dirinya sudah tahu bahwa hotel yang dimiliki selebritis Cynthiara Alona itu dipakai untuk praktek prostitusi online yang melibatkan perempuan di bawah umur.

Ungkapan Nurdin dikuatkan lewat Parto (bukan nama sebenarnya) yang mengaku dirinya juga sempat berupaya menyewa salah satu pekerja seks di tengah khilafnya. Namun, dia terkejut ketika tahu pekerja seks yang dia sewa belum pernah melakukan hubungan seks sebelumnya lalu ia kemudian mengurungkan niat bejatnya tersebut. Parto bercerita bahwa menyewa pekerja seks di sana dibanderol antara Rp200 ribu sampai Rp250 ribu.

Sebelumnya Hotel Alona sempat didatangi ketua RT, petugas keamanan dan Bintara Pembina Desa (babinsa) sebab membuat masyarakat gusar. Namun, teguran tak digubris oleh pengelola hotel. Hingga petugas dari Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di Hotel Alona setelah Cynthiara Alona ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan prostitusi online.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Yusri Yunus mengatakan polisi menemukan 30 kamar hotel terisi, dan ada 15 anak-anak di bawah umur bersama pria saat penggeledahan dilakukan. Polisi juga menetapkan tersangka lain yakni DA selaku mucikari dan AA selaku pengelola hotel. Ketiganya dijerat dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan pasal 296 KUHP serta pasal 506 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.

Kejadian ini membuat lembaga dari Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) melakukan inisiatif pasang target guna membinasakan prostitusi daring di Indonesia. Sasaran ditujukan kuat pada aplikasi MiChat yang disebut-sebut identik dengan praktek ini.
Namun alih-alih mendapat pengakuan, masyarakat justru menganggap upaya tersebut tidak memberikan solusi. Jika hanya sebatas menelusuri aplikasi tertentu, dianggap sangat nihil untuk menciptakan ruang digital yang bersih dan bermanfaat. Harapan hilangnya tindakan amoral yang ruang geraknya makin masif menambah kemustahilan.

Sementara kemarahan dan penolakan masyarakat agar Negeri dibersihkan dari zina, nampaknya tidak bisa menghentikan praktik kemaksiatan ini. Disebut-sebut sebagai industri paling tua di muka bumi, membuat sebagian orang beranggapan bahwa hal tersebut lumrah, itu kebutuhan yang butuh penyaluran.

Di tambah dukungan sistem yang tidak berlandaskan pada aturan Ilahi, melainkan sistem demokrasi yang asasnya sekuler. Jadi wajar, kemaksiatan apapun bisa terjadi terlebih merajalelanya zina. Utopis jika kita ingin menghilangkan kemaksiatan namun berharap pada demokrasi yang mengusung kebebasan.

Lantas bagaimana solusi dalam menanggulangi kemaksiatan ini yang sudah setua peradaban manusia? tidak perlu melirik jauh-jauh sebagai kaum Muslim yang memiliki solusi paripurna. Islam tidak sekedar agama, namun sebagai ideologi yang memiliki aturan luar biasa.

Sebagai tindakan preventif, Islam memberikan aturan mengenai interaksi laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial seperti larangan berdua-duaan dengan yang bukan mahrom (khalwat) dan larangan campur-baur antara laki-laki dan perempuan terkecuali pada perkara yang dibolehkan misalkan sekolah, ekonomi atau perdagangan (pasar) dan kesehatan (rumah sakit).

Selain itu, wajib pula memberi sanksi tegas (hudud) terhadap pelaku zina. Bagi yang belum menikah maka sanksinya ialah didera camuk sebanyak 100 kali. Seperti dalam QS. an-Nur: 2, Allah berfirman “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali seratus kali dera, janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan kumpulan dai orang-orang yang beriman”. Sedangkan pelaku zina yang telah menikah, sanksinya yakni dirajam sampai mati.

Namun, sanksi ini hanya bisa dilakukan oleh Khalifah dalam naungan sistem Khilafah yang berguna sebagai zawajir (pencegah) dan jawabir (penebus dosa) yang akan meminimalkan kasus zina termasuk prostitusi. Wallahu a’lam.

Penulis: Melisa (Aktivis BMI Makassar dan Alumni UIN Alauddin Makassar)

Bagikan Artikel Ini:
IRP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *