Kriminal Opini

Prostitusi Anak Marak di Tengah Pandemi, Kapan Pemerintah Serius Bertindak?

Bagikan Artikel Ini:

Oleh: Erni Setianingsih
(Aktivis Dakwah & Mahasiswa Mataram)

Lebootenews.com -OPINI- Polisi turut mengamankan 15 anak di bawah umur saat menggerebek hotel milik artis Cynthiara Alona yang disebut dijadikan lokasi prostitusi online. Saat ini, belasan anak itu telah dititipkan ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani di bawah naungan Kementerian Sosial (CNN Indonesia, 19/03/2021).

Lebih lanjut “Korban ada 15 orang, semuanya anak di bawah umur, rata-rata umur 14 sampai 16 tahun. Ini yang jadi korban,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus di Polda Metro Jaya, (19/3).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan motif aktris Cynthiara Alona menjadikan hotel miliknya sebagai lokasi prostitusi online karena kesulitan biaya operasional di masa pandemi Covid-19 saat ini.

Hotel milik Alona itu digerebek aparat kepolisian pada Selasa (16/3) malam. Polisi melakukan pengembangan kasus dan menetapkan tiga tersangka, termasuk Alona.

Motifnya karena Covid-19, penghuni cukup sepi sehingga ada peluang agar operasional (hotel tetap) berjalan, ini yang terjadi, dengan menerima kasus-kasus perbuatan cabul di hotelnya, sehingga biaya operasional hotel bisa berjalan,” kata Yusri di Polda Metro Jaya, Jumat (19/3).

Prostitusi di Indonesia seakan menjadi masalah yang tak kunjung selesai. Makin hari kian miris, generasi sekarang tuntutan kebutuhan menjadi alasan mereka melakukan tindakan asusila seperti yang tertera di atas. Seiring dengan perkembangan teknologi, prostitusi pun sekarang bisa diakses melalui dunia online atau internet atau yang sekarang disebut dengan prostitusi online, hal inilah yang sekarang marak terjadi dan menjadi fenomena baru didalam bisnis prostitusi. Tapi siapa yang harus disalahkan?

Lebih parahnya, masyarakat saat ini justru memengaruhi kondisi anak ke sikap negatif. Masyarakat hedonis memengaruhi pergaulan anak-anak sehingga membuat mereka ingin hidup glamor.

Masyarakat kapitalis yang menilai semua dengan uang tak akan menolong orang yang kesusahan dengan cuma-cuma. Ini tentu memaksa mereka mendapatkan uang dengan segala cara. Ibaratnya, tanpa uang mereka tak bisa hidup tenang. Semua itu karena penerapan demokrasi.

Demokrasi membuat wakil rakyat seenaknya membuat aturan. Atas inisiatif benar dan salah menurut pandangan akal, mereka memutuskan aturan. Tak peduli aturan itu menyengsarakan rakyat miskin. Kebenaran dalam demokrasi menjadi relatif. Walhasil beda pemimpin akan menghasilkan kebijakan yang berbeda pula. Semua tergantung kepentingan. Kapitalisme telah membentuk watak rakyatnya berorientasi materi. Prinsip ekonomi yang terjadi adalah penawaran dan permintaan.

UNICEF memperkirakan, anak-anak Indonesia yang menjadi korban eksploitasi seksual berjumlah 40.000 sampai dengan 70.000 tiap tahunnya. ILO pernah melakukan penelitian tentang prostitusi anak di beberapa kota di Indonesia dan menemukan fakta ada sekitar 24.000 anak-anak yang menjadi pelaku prostitusi. Na’udzubillah

Dari fakta di atas, terlihat bahwa Indonesia dengan segala kerangka hukum yang telah dibuat dan ratifikasi dari Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah dilakukan, nyatanya belum cukup untuk menjamin keselamatan anak-anak Indonesia agar tidak menjadi korban dari praktik prostitusi.

Lemahnya tingkat implementasi menjadikan urgensi bahwa perlu diadakannya upaya serta tindakan tegas dari pemerintah untuk melakukan penegakan hukum sesegera mungkin. Hal ini sangat penting dilakukan untuk dapat memastikan implementasi hak anak benar dilakukan hingga dapat menjamin keselamatan anak-anak Indonesia, sehingga terbebas dari ketakutan akan menjadi korban ekpsloitasi seksual. Kebijakan ini diharapkan dapat terwujud secara nyata di Indonesia.

Selain elemen dari pemerintah, kita sebagai bagian dari masyarakat juga perlu mendorong kesadaran tinggi dimulai dari lingkungan terkecil, yakni keluarga. Orang tua perlu mengawasi anak-anak mereka dari pergaulan yang berpotensi mengarahkan anak-anak mereka terjerumus ke dalam kondisi negatif. Oleh karenanya, komunikasi yang baik antara orang tua dan anak haruslah sangat dipelihara sehingga akan tercipta keterbukaan.

Selebihnya, elemen masyarakat lainnya wajib bersinergi dengan pihak berwajib dan juga pemerintah dalam menanggulangi permasalah prostitusi anak di Indonesia. Jika situasi ini dibiarkan terus menerus, bukan tidak mungkin generasi penerus di Indonesia akan terus menerus mengalami eksploitasi dan kekerasan anak.

Oleh karena itu, tidaklah salah jika kita sangat berharap untuk kembali kepada hukum Islam yang telah terbukti memberikan efek jera bagi pelaku kemaksiatan termasuk perzinaan pada masa lalu dan dijalankan syariat tersebut oleh aparat-aparat yang amanah yang hanya takut kepada Allah Swt. semata. Hukum Islam hanya mampu diterapkan dalam wadah yang telah Nabi Muhammad Saw. contohkan, yaitu institusi Khilafah.

Khalifah sebagai seorang pemimpin menyadari kepemimpinannya akan dipertanggungjawabkan. Ia memahami tugas pemimpin adalah mengurusi urusan rakyat. Tentu semua itu harus disandarkan pada aturan Islam. Sehingga, untuk menjaga generasi, Khalifah akan memaksimalkan peran keluarga, masyarakat, dan negara. Dalam Islam, keluarga memiliki fungsi pendidikan pertama. Keluarga yang memiliki iman akan mendidik anak-anaknya agar ketika dewasa mampu membedakan benar dan salah dari sudut pandang syariat.

“Ingatlah bahwa kalian semua memimpin dan akan ditanya pertanggung jawabannya atas kepemimpinannya itu.” (HR. Bukhari)

Dengan menerapkan Syariat Islam secara Kaffah. Sebagai upaya edukasi dan penebusan dosa bagi pelakunya. Hal ini sebenarnya telah terbukti selama kurang lebih 14 abad lamanya. Sejak masa Rasulullah Saw. hingga Khilafah Turki Utsmaniyah.

Wallahu a’lam.

Bagikan Artikel Ini:
IRP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *