Opini

Maju Mundur Sekolah Tatap Muka, Siapa yang Disalahkan?

Bagikan Artikel Ini:

Oleh Fina Fauziah (Pegiat Literasi)

Lebootenews.com -OPINI- Pemerintah berencana membuka sekolah tatap muka pada Juli 2021, yakni setelah vaksinasi guru dan tenaga kependidikan selesai. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem menyampaikan, pembukaan sekolah harus segera dilakukan karena sudah tertinggal dengan negara di Asia Timur.

Pemprov Jabar pun mengizinkan kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah dimulai Juli 2021. Syaratnya semua guru sudah mendapatkan vaksinasi Covid-19 tahap pertama dan kedua. Menurut Juhana, vaksinasi sebagai langkah penting, sebab secara medis dianggap seseorang yang telah divaksin punya imun yang bagus, sehingga tidak rawan saat harus menjalani pembelajaran langsung.

Wacana pembukaan sekolah tatap muka di masa pandemi ini bukan yang pertama kalinya. Sebelumnya, wacana ini sudah bergulir pada akhir tahun 2020. Para orang tua sempat dikabari bahwa sekolah tatap muka akan dimulai Januari 2021. Bila ditelaah secara mendalam dan menyeluruh, ini adalah buah yang pasti dari sistem kehidupan sekuler. Khususnya sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi kapitalisme sebagai unsur utama pembentuk sistem kesehatannya. Baik dari aspek konsep tentang fungsi negara sebagai regulator bagi kepentingan korporasi, pengadaan sumber daya manusia kesehatan dengan sistem pendidikan sekularisme, model pembiayaan berbasis asuransi, politik riset dan industri kapitalisme, serta pengadaan infrastruktur kesehatan liberalistis.

Semua konsep kapitalisme ini benar-benar mendukung paradigma batil mereka tentang kesehatan. Di mana kesehatan dan nyawa manusia hanyalah objek untuk diindustrialisasi atau dibisniskan.Demikian juga, semua aspek batil tersebut mendukung sepenuhnya konsep kapitalisme dalam pencegahan penanggulangan wabah, yang justru memfasilitasi wabah meluas dengan cepat. Utamanya ketika konsep sahih penguncian wabah di areal asalnya (lockdown) tidak dianggap.

Sistem Islam

Kegiatan pendidikan dalam sistem Islam dilengkapi sarana-sarana fisik yang mendorong terlaksananya program dan kegiatan pendidikan sesuai kreativitas, daya cipta, dan kebutuhan. Sarana-sarana itu mulai dari buku-buku pelajaran, sekolah/kampus, asrama siswa, perpustakaan, laboratorium, toko-toko buku, ruang seminar –auditorium tempat dilakukan aktivitas diskusi, majalah, surat kabar, radio, televisi, kaset, komputer, internet, dan lain sebagainya. Semua sarana yang menunjang keberhasilan pendidikan itu dijamin negara, karena negara dalam sistem Islam memiliki paradigma sebagai raa’in (penanggung jawab).

Seorang imam (khalifah/kepala negara) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya.” (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Dengan paradigma seperti inilah, negara dalam sistem Khilafah Islamiyah akan bersungguh-sungguh memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam upaya membentuk generasi cemerlang melalui proses pendidikan. Negara tidak akan abai hingga ada sekolah yang kebingungan menjalankan aktivitas pembelajaran akibat kekurangan sarana infrastruktur dan operasional seperti saat ini. Wallahu a’lam.

Bagikan Artikel Ini:
IRP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *