Opini

Jaminan Pekerjaan dalam Sistem Islam

Bagikan Artikel Ini:

Oleh: Fina Fauziah (Pemerhati Generasi)

Lebootenews.com -OPINI- Dinas Tenaga Kerja dan Transmingrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bandung mengaku tidak mengetahui jumlah tenaga kerja asing dalam proyek Kereta Api Cepat Indonesia China (KCIC). Kepala Disnaktertrans Kabupaten Bandung Rukmana mengatakan, saat pertama kali datang, tenaga kerja asing disponsori oleh pihak tertentu, untuk mendapat izin dari Kementerian Tenaga Kerja. “Setelah 1 tahun, baru mintanya ke daerah, itu juga kalau lokasi perusahaan berada di daerah,” tutur Rukmana. Untuk proyek seperti KCIC, kata dia, pelaporan jumlah tenaga kerja asing langsung dilakukan kepada Kementerian Tenaga Kerja, mengingat lokasi pekerjaan lintas provinsi (Ayobandung.com, 14/4/2021).

Menurut pantauan Ayobandung.com beberapa waktu lalu, sebagian pekerja proyek KCIC di Tegalluar berasal dari China. Bahkan di lokasi proyek nuansa China kental terasa dengan banyaknya tulisan bahasa Mandarin. Tidak hanya itu, sebagian besar tenaga kerja asing dalam proyek KCIC tidak menguasai bahasa Indonesia atau Inggris.

Sangat ironis jika dampak Covid-19 saat ini di mana ribuan orang kehilangan pekerjaan, rakyat diminta untuk diam di rumah dan jika membandel akan ada denda serta sanksi penjara, namun justru pemerintah memberi peluang dengan memberi izin TKA China masuk ke Indonesia. Dalam kondisi pandemi seperti ini, seharusnya pemerintah sekuat tenaga melindungi dan menjaga rakyatnya.

Masuknya TKA China di masa pandemi semakin banyak di berbagai perusahaan milik china/swasta, padahal sudah diberlakukan perpanjangan larangan masuk bagi WNA. Menunjukkan ketidakkonsistenan sikap pemerintah, membuat aturan sendiri tapi untuk dilanggar sendiri. Di samping itu, menimbulkan kesenjangan bagi pekerja lokal yg banyak di PHK di masa pandemi ini.

Islam memandang bekerja adalah kewajiban bagi setiap laki-laki yang telah akil balig. Kewajiban ini berkaitan dengan tanggung jawab syariat yang dibebankan padanya untuk menanggung orang yang ada dalam walinya. Negara juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan kewajiban ini agar dapat terlaksana dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup, menyediakan keterampilan yang dibutuhkan, bantuan modal sehingga ia bisa menunaikan kewajibannya.

Sementara yang tidak memiliki kemampuan karena sakit, cacat, janda yang tidak memiliki kerabat yang menanggung nafkahnya, maka negara yang akan menanggungnya. Sehingga dalam kondisi tidak ada wabah saja penguasa memiliki tanggung jawab seperti itu, apalagi dalam kondisi wabah, tentu ada tanggung jawab yang semakin besar. Sudah saatnya beralih pada sebuah sistem yang menjadikan seperangkat aturan syariat atau halal-haram menjadi landasan dalam melahirkan kebijakan. Sistem yang kompatibel dengan prinsip ini adalah sistem Islam.

Tegaknya Daulah Islam merupakan kewajiban dari Allah dan warisan Rasulullah Saw. dan para sahabatnya. Sistem Islam pernah berjaya selama 13 abad menjadi rahmat bagi seluruh alam. Muslim dan nonmuslim bersama-sama merasakan keagungannya serta dunia pun mengakuinya. Kembali pada aturan Islam akan mengembalikan semua manusia pada fitrahnya, mendapatkan keberkahan darinya di dunia dan akhirat. Wallahu a’lam.

Bagikan Artikel Ini:
IRP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *